DISUSUN OLEH:
1. Andika
Nur Prasetyo (0420140047)
PRODI :
TAB
KELAS/SEM : 1
JURUSAN TEKNIK ALAT BERAT
POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA
2014/2015
Abstrak
Pemilihan
umum kepala daerah di indonesia akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik,
Setelah perdebatan yang dilakukan oleh kedua penguasa negeri ini yaitu koalisi
indonesia hebat yang menguasai eksekutif dan koalisi merah putih yang menguasai
legislatif, Masing-masing dari mereka saling adu kekuasan saling adu argument
untuk mempertahankan pendirian mereka. Moment ini merupakan moment yang bagus
untuk pembelajaran demokrasi di negeri ini, namun sayang karena ada kepentingan
lain sisetem demokrasi kita telah di cederai oleh oknum yang mengatasnamakan
rakyat. Para petinggi tak mau kelihatan kalah di depan rakyat, akibatnya
masalah ini tak kunjung usai seperti tak ada ujung penyelesainaya.
Sebagai
masyarakat yang peduli tehadap nasib bangsanya kita berhak untuk mengemukakan
pendapat, untuk menentukan nasib bangsa kita kedepanya. Kita ingin di negara
tercinta ini sistem demokrasi yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
benar benar di jalankan di negeri ini.
Kedewasan
berdemokrasi akan muncul ketika demokasi itu sendiri di jalankan. Bagaimana
cara kita mendewasakan rakyat tetapi hak-hak rakyat itu sendiri di renggut oleh
para penguasa yang hanya mementingkan golonganya saja tanpa memperhatikan
akibat yang di timbulkan.
Sebagai
acuan pilkada langsung itu merupakan contoh kongkrit dari sistem demokrasi yang
berlandaskan asas dari rakyat oleh rakyat dan untuk rayat. Rakyat di tuntut
aktif kepada pemerintahan begitu pula pemerintah di tuntut aktif untuk melayani
masyarakat, ahirnya terjadi interaksi yang membangun sinergi untuk kemajuan
bangsa indonesia. Jika sistem pilkada langsung di tiadakan maka interaksi
pemerintah dengan rakyat tidak ada, dan akan menimbulkan sikap acuh tak acuh
baik dari masyarakat maupun pemerintah yang berakibatkan negara ini akan
mengalami kemunduran.
Kata
Pengantar
Puji
syukur kami panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa yang telah menganugrahkan
rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan paper yang berjudul “
Pilkada langsung sebagai proses menuju kedewasaan demokrasi di indonesia”
Paper
ini kami susun dengan mengacu kepada refrensi-refrensi yang saya dapat baik
dari media cetak, buku-buku bacaan, dan media yang lainya, berisi tentang
kelebihan dan kekurangan pilkada yang diadakan secara langsung serta solusi
dari pemecahan kekurangan pilkada langsung.
Kami berharap paper ini dapat menjadi salah satu sarana
bagi pembaca untuk menentukan sikap arah demokrasi kedepan agar kedewasaan
demokrasi didalam diri muncul. Tentu lebih baik lagi bila paper ini tidak di
jadikan satu-satunya pedoman untuk menentukan arah demokrasi kita, mengingat
dari kesedrhanan dan keterbatasan yang ada.
Terima kasih kami haturkan kepada dosen pendidikan
pancasila yang telah membimbing penulis sehingga paper ini dapat diselesaikan.
Terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkenan memberikan
kritik, saran, dan motivasi bagi kami untuk perbaikan paper ini.
Jakarta,
19 Desember 2014
Penulis
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Penyusunan Karya Ilmiah
Regulasi
tentang Pilkada menjadi topik hangat di negeri ini. Usulan agar pemilihan
kepala daerah dikembalikan pada DPRD menuai pro-kontra. Sekali lagi, anak
bangsa ini terbelah seperti di Pilpres kemarin. Kedua sistem pemilihan kepala
daerah (langsung dan tak langsung), masing masing memiliki kelebihan dan
kekurangannya sendiri. Pada sistem pemilihan kepala daerah secara langsung,
partisipasi masyarakat sangat dimungkinkan. Sehingga kepala daerah yang
terpilih lebih legitimate. Sementara pada pemilihan kepala daerah tidak
langsung (DPRD yang memilih) tidak membutuhkan cost penyelenggaraan pemilihan
yang besar. Juga lebih cepat dan efisien.
Kerikil
mewarnai proses demokratisasi di negeri ini. Sistem pemilihan langsung,
menyuburkan praktek money politic sebagai efek samping yang justru merusak
tatanan kemasyarakatan serta sebagian sistem nilai. Misalnya ketulusan yang
berganti pragmatisme material. Perbedaan pilihan dilevel grass root yang
berakibat renggangnya relasi sosial kekeluargaan. Paman dan kemenakan bisa
berseteru. Orang yang bersepupu bahkan bersaudara bisa jadi bermusuhkan karena
pemilihan langsung. Sementara pemilihan kepala daerah melalui DPRD memberi
ruang tersanderanya kepala daerah yang terpilih, oleh kepentingan tertentu dari
DPRD.
Dalam
kehidupan berpolitik pasti di warnai dengan berbagai masalah yang timbul akibat
perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan, dan perbedaan golongan. Tetapi semua
itu pasti ada solusinya, di dalam penulisan ini penulis juga berusaha untuk
memberikan pemaparan tentang solusi yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan
tentang kekuragan pilkada langsung sebagai contoh money politik dapat kita
selesaikan dengan penegakan atau peran serta penegak hukum lebih diaktifkan
lagi.
Pilkada
seebagai tempat masyarakat untuk berlatih demokrasi dengan benar telah di nodai
oleh seklompok golongan yang mengatasnamakan keadilan. Namun sebagai masyarakat
yang mempunyai kewajiban kepada negara untuk memberikan yang terbaik penulis
mencoba mengungkapkan tentang kelebihan pilkada langsung, kekurangan pilkada
langsung, dan solusi dari kekurangan pilkada langsung, di harapkan setelah
pembaca membaca peaper ini pembaca menjadi yakin bahawa pembelajaran demokrasi
harus tetap berjalan dan tidak boleh dirusak dengan adanya kepentingan golongan
semata. Pilkada langsung harus tetap ada karena itu merupakan pembelajaran
masyarakat untuk berdemokrasi yang sebenar-benarnya. Semoga dapat di terima
oleh pembaca.
1.2
Rumusan Masalah
Dari
penjabaran latar belakang diatas penulis menjabarkan rumusan masalah menjadi:
1. Bagaimana
kelebihan pilkada langsung?
2. Bagaimana
kekurangan pilkada tidak langsung?
3. Bagaimana
solusi untuk pilkada langung supaya tidak memiliki kekurangan?
1.3 Dari latar belakang dan rumusan
masalah diatas, penulis membatasi eksperimen pembuatan menjadi :
1. Kelebihan
di analisis dari pilkada langsung yang sudah terjadi.
2. Kekurangan
di analisis dari pilkada langsung yang sudah terjadi.
3. Solusi
di jabarkan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kekurangan pilkada langsung.
1.4 Tujuan Penelitian
Dalam
penulisan ini penulis bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang pentingya
pilkada langsung
1.5 Manfaat penelitian
1. Mengetahui
kelebihan dan kekurangan pilkada langsung
2. Mengetahui
solusi untuk menghilangkan kekurangan pilkada langsung
1.6
Metode
penelitian
A.
Metode Studi
pustaka
Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku atau sumber
sumber yang berkenaan dengan masalah yang dibicarakan. Pembahasan tentang pilkada
langsung juga tidak lepas dari buku
atau referensi referensi lainya yang berkenaan dengan masalah tersebut.
BAB 2
ISI
2.1
Kelebihan Pilkada langsung
Dalam proses
menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah maka diadakanlah pemilihan
umum untuk menentukan siapa yang pantas di angkat menjadi kepala daerah. Dalam
hal ini penyelenggara pilkada yaitu KPU menyelenggarakan pilkada langsung
sesuai dengan berlakunya Undng-Undang nomor 22 tahun 2007, adapun keuntungan
pilkada langsung sebagai berikut:
2.1.1 Kriteria
calon-calon peserta pilkada bisa langsung mendapat perhatian masyarakat.
Pilkada
langsung, kriteria calon-calon peserta pilkada bisa langsung mendapat perhatian
masyarakat. Karena yang akan memilih adalah rakyat jadi para calon peserta
pilkada mendapat perhatian dari rakyat, adanya perhatin dari masyarakat secara
tidak langsung rakyat bisa menilai para calon peserta pilkada mana yang lebih
baik dan mana yang kurang baik. Ini tentu sebuah sistem demokrasi yang kita
harapkan dimana masyarakat mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh calon
peserta pilkada. Berbda dengan pilkada tidak langsung masyarakat di butakan dengan
sifat yang dimiliki calon peserta pilkada karena yang memilih bukanya rakyat
tapi DPRD, sehingga rakyat tidak mengetahui persis sifat yang di miliki calon
peserta pilkada.
2.1.2 Dalam pilkada langsung rakyat memiliki hak
politik dan rakyat berdaulat menentukan siapa yang akan memimpin.
Dalam
pilkada langsung rakyat memiliki hak politik dan rakyat berdaulat menentukan
siapa yang akan memimpin. sehingga yang dipilih adalah mereka yang di kehendaki
menjadi pemimpin. Dalam hal ini karena pemimpin di pilih oleh rakyat dan di
kehendaki oleh rakyat pemimpin menjadi memiliki rasa tanggungjawab tersendiri
kepada masyarakat karena pemimpin merasa dirinya mendapat amanah dari rakyat
bukan DPRD. Berbeda dengan pemilihan tidak langsung pemimpin lebih bertanggung jawab
kpada DPRD yang telah memilih dirinya dengan demikian pemimpin yang terpilih
lebih fokus menyenangkan para anggota DPRD supaya terpilih kembali di pilkada
selanjutya sementara tanggung jawabnya kepada rakyat di abaikan ahirnya timbul
kesan pemimpin jauh dari rakyat.
2.1.3 Kepala
daerah yang terpilih memiliki beban Ia harus memperhatikan kepada rakyatnya,
karena ia dipilih oleh mereka.
Karena
kepala daerah langsung dipilih oleh masyarakat, kepala daerah yang terpilih
memiliki beban Ia harus memperhatikan kepada rakyatnya, karena ia dipilih oleh
mereka, tidak kalau dipilih dewan. Pasti beda moral dan tanggung jawab kepada
masyarakat. Beaban yang di pikiul pemimpin akan menjadikan pemimpin bekerja
keras untuk mensejahterakan rakyat. Setiap tindakan pemimpin selalu merasa di
awasi oleh rakyat. Berbeda dengan pemilihan tidak langsung pemimpin tidak
memiliki beban sehingga mereka hanya berorientasi kepada citra mereka di mata
DPRD. Ini berakibatkan pemimpin lebih sibuk kepada pencitraan di mata DPRD
ketimbang beban tugasnya sebagai pemimpin.
2.1.4
Hasil
pilkada langsung legitimasinya lebih kuat
Hasil pilkada
langsung legitimasinya lebih kuat, pemimpin yang di pilih oleh rakyat otomatis
mendapatkan suara atau dukungan dari banyak masyarakat yang berarti hasilnya tidak
bisa di ganggu gugat karena merupakan suara dari kebanyakan masyarakat bukan
dari sebagian orang sebagai contoh :
·
Pilkada secara langsung diadakan dipurbalingga,
dengan jumlah penduduknya 40 juta orang mengadakan pemilihan umum diikiuti oleh
30 juta orang. perolehan suara yang didapat adalah untuk calon A 25 juta
sementara calon B 5 juta secara matematis calon A mendapatkan dukungan dari
rakyat:
= 62,5 %
Dan calon A menjadi pemimpin
daerah purbalingga dengan legitimasi yang kuat karena mendapatkan 62,5% suara
rakyat.
·
Purbalingga terdiri dari 40 juta penduduk.
mengadakan pemilihan tidak langsung, purbalingga terdiri dari 50 anggota DPRD
calon A mendapatkan dukungan dari 40 anggota DPRD sementara calon B mendaapat
dukungn 10 anggota DPRD secar matematis.
= 0,0001%
Calon A meskipun secara hukum
menang dan berhak menjadi kepala daerah purbalingga tapi dia hanya mendapatkan
0,0001 % suara rakyat. Sangat ironis jika hanya mendapatkan sekian persen dapat
menjadi pemimpin daerah.
2.2 Kekurangan
pilkada langsung
Dalam setiap sistem yang di
terapkan dalam proses demokrasi pasti sistem itu memiiki kekurangan dalam
pelaksanaknya. kekurangan itu merupakan suatu hal yang wajar, dan itu merupakan
fase untuk bangsa kita belajar dari kekurangan yang kita hadapi sehingga
kekurangan itu dapat menjadi pembelajaran untuk kedewasaan berdemokrasi
.seperti halnya pilkada langsung. Berikut kami jabarkan tentang kekurangan
pilkada langsung.
2.2.1 Pilkada langsung dari sisi biaya lebih mahal
pilkada langsung
dari sisi biaya lebih mahal karena APBD
harus membiayai pilkada langsung sekitar Rp20 miliar untuk pilkada langsung di
tingkat kabupaten atau kota. Kalau ditingkat provinsi, biayanya bisa Rp200
miliar sampai Rp400 miliar. Ini menyebabkan anggaran kita habis cuman untuk
memilih pemimpin.
2.2.2 Pilkada langsung seringkali menimbulkan konflik horizontal.
pilkada
langsung seringkali menimbulkan konflik horizontal perbedaan kepentingan,
perbedaan pemikiran, perbedaan selera terhadap pemimpin di masyrakat
menimbulkan gesekan gesekan. sering terjadi dalam pilkada aksi saling ejek,
memaki, menghina antra calon pemimpin, antra masa pendukung satu dengan yang
lain, membuat pendukung masing masing calon terpancing emosi dan sering memicu
konflik yang berkepanjangan.
2.2.3 Politik uang merajalela
Dengan
pilkada langsung politik uang merajalela sampai ke masyarakat akar rumput. Ini
tidak baik untuk pembelajaran sistem demokrasi di negeri kita, karena demokrasi
tidak dapat di beli dengan uang demokrasi murni dari hati nurani.
2.3 Solusi
mengatasi kekurangan pikada langsung
Dalam setiap sistem yang di
terapkan dalam proses demokrasi pasti sistem itu memiiki kekurangan dalam
pelaksanaknya. kekurangan itu merupakan suatu hal yang wajar, dan itu merupakan
fase untuk bangsa kita belajar dari kekurangan yang kita hadapi sehingga
kekurangan itu dapat menjadi pembelajaran untuk kedewasaan berdemokrasi.
Sebagai warga yang baik kita harus bisa memecahkan atau memberikan solusi agar
kekurangan itu dapat di hilangkan. Berikut kami jabarkan solusi-solusi untuk
menghilangkan kekurangan-kekurangan pada proses pilkada langsung
2.3.1 Pilkada langsung dari sisi biaya lebih mahal Pemilihan gubernur,
bupati, dan walikota digelar serentak.
Pemilihan
gubernur, bupati, dan walikota digelar serentak. Itu akan lebih murah dan
efisien. jika sebelum di adakan serentak membutuhkan biaya sebesar 20 miliar
untuk tingkat kabupaten atau kota 200 miliar sampai 400 miliar untuk tingkat
provinsi. kita bisa tekan anggaran dengan melakukan pilkada serentak, jadi
anggaran untuk logistik, pengiriman loistik, gaji panitia pemungutan suara dapat
di tekan, sebagai contoh
·
Pemilihan umum daerah di adakan di jawa tengah,
yang terdiri dari 130 kabupaten dan kota .
Sebelum
serentak:
a. pemilihan
gubenur memerlukan :
i.
logistik pilkada : 190 miliar
ii. pengiriman
logistik : 50 miliar
iii.
honor panitia pilkada
: 60 miliar
jumlah : 300 miliar
b. Pemiihan
bupati
i.
Logistik pilkada
: 15 mliar
ii. Pengiriman
logistik : 2 miliar
iii. Honor panitia pilkada
: 3 miliar
Jumlah : 20 miliar X 130
daerah= 2600 miliar
Jadi, jumlah keseluruhan untuk
mengadakan pilkada tidak serentak di jawa tengah adalah 300+2600 = 2900 miliar.
Sesudah
serentak :
a. Pemilihan
umum memerlukan :
i.
logistik pilkada tingkat provinsi : 190 miliar
ii. logistik
pilkada tingkat kabupaten : 10
miliar X 130 = 130 miliar
iii. pengiriman
logistik : 50
miliar (diambil dari pilkada gubenur karna di lakukan serempak maka pengiriman
juga cuman 1 kali)
iv. honor panitia
pilkada : 60
miliar (di ambil dari pilkada gubenur karena gaji untuk panitia cuman 1 kali)
jumlah
: 1600 miliar
jadi jumlah bianya yang di
butuhkan untuk pemilihan umum dijawa tengah jika di adakan serempak hanya
membutuhkan biaya 1600 miliar.
Setelah
penjabaran anggaran pilkada serempak dan tidak serempak di atas saya jabarkan,
jadi maslah pilkada langsung yang di anggap menghabur-hamburkan uang rakyat
tidak menjadi masalah lagi karena dapat di cari solusinya dengan pilkada
serempak. Anggaran yang tadinya 2900 miliar untuk pilkada pada tingkat provinsi
dan kabupaten dapat di tekan dengan hanya mengeluarkan 1600 miliar jadi dapat
menghemat biaya 1300 miliar.
2.3.2 Pilkada langsung seringkali menimbulkan konflik horizontal,
Konflik horizontal bisa diatasi dengan partisipasi aktif masyarakat dan negara.
Konflik
horizontal bisa diatasi dengan partisipasi aktif masyarakat dan negara. Konflik
yang terjadi di akibatkan karena adanya masa pendukung ataupun calon pemimpin
saling ejek, menghina, menjelek-jelekan antar calon peserta pemilu pilkada. Negara
itu ada Polri, polri dapat menegahi konflik tersebut, polri harus berperan
aktif dan memberi sangsi tegas terhadap oknum yang memancing atau memprovokasi
terjadinya konvlik horisontal. Kembali lagi ke diri kita sendiri, dalam agama
apapun mengejek menghina menjelek-jelekan tidak di ajarkan, seharusnya sebagai
masyarakat yang berpedoman kepada negara pancasila yang berketuhanaan dapat
mengontrol dirinya agar tidak terjerumus kepada tindakan yang menyebabkan
terjadinya konflik. kembali ke
pembelajaran sistem demokrasi, memang fase yang harus di hadapi indonesia untuk
menciptakan demokrasi yang sebenar-benarnya yaitu tak lepas dari adanya
konflik, maka dari itu wajar jika terjadi konflik-konflik yang terjadi akibat
pilkada langsung, namun seiring waktu konflik itu akan hilang dengan terus
berkembangya atau dewasanya masyarakat indonesia terhadap sistem demokrasi.
Tidak dengan pilkada tidak langsung yang malah menjadikan masyarakat pasif
terhadap demokrasi yang terjadi di indonesia, itu sama dengan pembunuhan
demokrasi.
2.3.3 Dengan pilkada langsung politik uang merajalela sampai ke
masyarakat akar rumput. Panwaslu dalam hal ini harus lebih berani.
Memang sering
ada ungkapan-ungkapan jika sedang berlangsungnya pesta demokrsi di indonesia.
Ungkapan itu antara lain:
“ nomer piro wani prio” yang berarti nomer berapa
berani bayar berapa.
“ada uang anda menang ngga ada
uang anda di tendang”
Ungkapan-ungkaan di atas
mengambarkan masih maraknya politik uang yang beredar di masyarakat jika
pemiliahan langsung di adakan. Namun semua itu suadah mulai hilang seiring
kedewasaan berdemokrasi, hanya seglintir oknum orang yang masih memanfatkan
event pemilu sebagai sarana mencari pundi-pundi pengasilan. Panwaslu dalam hal
ini harus lebih berani lagi memberikan sangsi yang tegas terhadap oknum yang
tertangkap basah melakukan politik uang, baik dari peseta pemilu ataupun
masyarakat, itu menjadi penting karena sebagai contoh nyata supaya oknum-oknum
yang tidak tertangkap merasa jera sehingga politik uang di sistem demokrasi
indonesia dapat di hapuskan. Kedewasan demokrasi harus selalu di bangun memang
demokrassi tak lepas dari adnya politik uang tapi itu merupakan proses menuju
kedewasaan demokrasi di indonesa. Bagaimana cara kita mendewasakan masyarakat
untuk lebih dewasa jika demokrasi itu sendiri di renggut oleh pemerintah yang hanya
mementingkan kepentingan politik semata. Harusnya para politisi-politisi di
indonesia sadar bahwa kedewasaan demokrasi akan muncul jika demokrasi terus
berjalan
BAB 3
kesimpulan
Dari berbagai argument yang saya
kemukakan sudah selayakya pilkada di adakan secara langsung karena pilkada
langsung merupakan bentuk dari demokrasi yang sesungguhya. rakyat memiliki hak
politik, rakyat berdaulat untuk menentukan siapa pemimpinya. Ya walapun masih
ada kekurangan tetapi semua kekurangan itu dapat di atasi dengan berbagai
solusi. Jika pilkada diadakan secara tidak langsung berarti telah mencederai
hak politik rakyat dan merusak kedaulatan rakyat untuk berdemokrasi. Kedewasan
demokrasi harus selalu di bangun memang demokrasi tak lepas dari adanya
masalah-masalah politik tapi itu merupakan proses menuju kedewasaan demokrasi
di indonesa. Bagaimana cara kita mendewasakan masyarakat untuk lebih dewasa
jika demokrasi itu sendiri di renggut oleh pemerintah yang hanya mementingkan
kepentingan politik semata. Harusnya para politisi-politisi di indonesia sadar
bahwa kedewasaan demokrasi akan muncul jika demokrasi terus berjalan. Sekali
lagi sebagai anak bangsa yang membawa kemajuan negara harus memiliki sikap
harus bisa menentukan arah yang kebih baik.
Daftar pustaka
·
Santosa Sembiring, 2009 Himpunan Peraturan
Perundang-undangan Republik Indonesia, Pemerintahan Daerah (pemda), Bandung,
Nuansa Aulia